KPK Imbau Empat Tersangka Suap Pengurusan Kasus di MA Kooperatif

Sedang Trending 1 minggu yang lalu 12

Pekerja mengecat logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Selasa (10/8/2021).

Foto: Antara/Dhemas Reviyanto

Suap miliaran rupiah terkait kasus Koperasi Simpan Pinjam Intidana yang masuk kasasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau empat tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) agar kooperatif memenuhi panggilan penyidik. Empat tersangka, merupakan hakim agung Sudrajad Dimyati, PNS MA Redi (RD) serta dua pihak swasta/debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana (ID) masing-masing Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS) dan Heryanto Tanaka (HT).

"KPK mengimbau dan memerintahkan berdasarkan Undang-Undang terhadap seluruh pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka agar hadir secara kooperatif, sebagai berikut SD, RD, IDKS, HT," kata Ketua KPK Komjen (Purn) Firli Bahuri saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (23/9/2022) awal hari WIB.

Dia meyakini, sebagai penduduk negara yang baik, keempatnya bakal kooperatif memenuhi panggilan. "Tentu sebagai penduduk negara yang bagus saya kira dia tahu diumumkan sekarang, besok berduyun-duyun ramai datang semua. Kalau tidak, ya kami cari, itu tugasnya kami," ucap Firli.

KPK total menetapkan 10 tersangka kasus tersebut. Adapun, enam tersangka lainnya telah ditahan untuk 20 hari pertama, terhitung mulai 23 September 2022 tiba dengan 12 Oktober 2022. Enam tersangka tersebut, merupakan hakim yustisial atau panitera pengganti MA Elly Tri Pangestu (ETP), dua PNS kepaniteraan MA Desy Yustria (DY) dan Muhajir Habibie (MH), PNS MA Albasri (AB), serta Yosep Parera (YP) dan Eko Suparno (ES) masing-masing selaku pengacara.

Dalam bangunan perkara, KPK menjelaskan, mulanya ada laporan pidana dan gugatan perdata terkait dengan aktivitas dari Koperasi Simpan Pinjam ID di Pengadilan Negeri (PN) Semarang yang diajukan HT dan IDKS dengan diwakili melalui kuasa hukumnya, merupakan YP dan ES. Saat proses persidangan di tingkat PN dan Pengadilan Tinggi (PT) Semarang, HT dan ES belum puas dengan keputusan keduanya.

Sehingga, HT dan ES melanjutkan upaya hukum berikutnya tiba tingkat kasasi di MA. Dalam pengurusan kasasi tersebut, KPK menduga YP dan ES melakukan pertemuan dan komunikasi dengan beberapa pegawai di Kepaniteraan MA yang bisa menjadi penghubung hingga fasilitator dengan majelis hakim, yang nantinya dapat mengkondisikan putusan sesuai dengan keinginan YP dan ES.

"Adapun pegawai yang bersedia dan bersepakat dengan YP dan ES, adalah DY dengan adanya pemberian sejumlah uang," ungkap Firli.

Selanjutnya, DY turut mengajak MH dan ETP untuk ikut serta menjadi penghubung penyerahan uang ke majelis hakim. KPK juga menduga DY dan kawan-kawan sebagai representasi dari Sudrajad Dimyati dan beberapa pihak di MA untuk menerima uang dari pihak-pihak yang mengurus perkara di MA.

Sementara, terkait sumber biaya yang diberikan YP dan ES pada majelis hakim berasal dari HT dan IDKS. "Jumlah uang yang kemudian diserahkan secara kontan oleh YP dan ES pada DY sejumlah sekeliling 202 ribu dolar Singapura," kata Firli.

Kemudian oleh DY dibagi lagi dengan pembagian DY menerima sekeliling sejumlah Rp 250 juta, MH menerima sekeliling sejumlah Rp 850 juta, ETP menerima sekeliling sejumlah Rp 100 juta, dan Sudrajad Dimyati menerima sekeliling sejumlah Rp 800 juta yang penerimaannya melalui ETP.

"Dengan penyerahan uang tersebut, putusan yang di harapkan YP dan ES pastinya dikabulkan dengan menguatkan putusan kasasi sebelumnya yang menyatakan KSP (Koperasi Simpan Pinjam) ID (Intidana) pailit," ujar Firli.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini

Saksikan Video KPK Imbau Empat Tersangka Suap Pengurusan Kasus di MA Kooperatif Selengkapnya di bawah ini: