Jakartainews



Berita HARI INI





Diprotes Pengusaha, Heru Budi dan DPRD DKI Kaji Ulang Pajak Hiburan
Diprotes Pengusaha, Heru Budi dan DPRD DKI Kaji Ulang Pajak Hiburan
Jakartainews.com: Diprotes Pengusaha, Heru Budi dan DPRD DKI Kaji Ulang Pajak Hiburan, News Berita Diprotes Pengusaha, Heru Budi dan DPRD DKI Kaji Ulang Pajak Hiburan Hari Ini. Jakartainews.com adalah situs penyedia informasi Berita Diprotes Pengusaha, Heru Budi dan DPRD DKI Kaji Ulang Pajak Hiburan secara live dan terupdate setiap hari, kami hanya menyediakan Berita Secara Live Hari Ini Dan Besok Secara Live Yang bersumber dari server Terpercaya.

Bisnis.com, JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan siap membahas kembali kenaikan pajak hiburan yang ditetapkan sebesar 40%-75% dengan DPRD DKI Jakarta.

"Nanti kita bahas lagi soal pajak hiburan yang naik 40%," kata Heru dikutip dari Antara, Rabu (17/1/2024). 

Heru menyebut pihaknya segera membahas kenaikan pajak hiburan tersebut bersama DPRD DKI Jakarta. Namun, dia belum membeberkan kapan pembahasan tersebut akan berlangsung.

Sebelumnya, DPRD DKI meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta bisa mengkoreksi kenaikan pajak hiburan yang mencapai 40-75 persen agar jangan sampai memberatkan pelaku usaha.

"Makanya itu kan [pajak hiburan] bisa dikoreksi," kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (Pras) kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta.

Pras menuturkan pihaknya akan melaksanakan rapat pimpinan bersama Bapenda DKI terkait kenaikan pajak hiburan tersebut. Politisi PDIP tersebut menilai tentunya sejumlah tempat hiburan yang terkena imbas bisa saja bangkrut sehingga perlu ada evaluasi kembali.

Baca Juga

Pajak hiburan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Dalam aturan tersebut, disebutkan bahwa pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) untuk jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%.

Sementara itu, Dinas Kebudayaan (Disbud) DKI Jakarta menyebutkan kenaikan tarif sewa gedung pertunjukan, kesenian, ataupun museum di Jakarta merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Penyesuaian tarif retribusi terhadap gedung-gedung kesenian dan museum yang dikelola, dimaksudkan untuk meningkatkan layanan yang berkualitas kepada masyarakat," kata Kepala Disbud DKI Jakarta, Iwan Henry Wardhana di Jakarta.

Iwan menyebut pada umumnya gedung kesenian dan museum merupakan bangunan cagar budaya yang memiliki nilai sejarah terhadap perkembangan Kota Jakarta dan sebagai bukti kemegahan peradaban bangsa Indonesia di masa lalu, sehingga keberadaannya harus dimuliakan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel



Saksikan Video Diprotes Pengusaha, Heru Budi dan DPRD DKI Kaji Ulang Pajak Hiburan Berikut ini..